Total pagu anggaran yang dikelola mencapai Rp 793.501.000, diduga dikelola tidak sesuai prosedur oleh pihak yang memegang kendali, Hasan Basri. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2025 senilai Rp 165.000.000.
Ketua DPC ASWIN Pesawaran, Febriyansah, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kejanggalan pada beberapa kegiatan yang telah direalisasikan.
Rincian kegiatan TA 2024 yang disoroti:
- Drainase Dusun II RT 01: Rp 133.755.200
- Pengadaan Lampu Jalan: Rp 90.000.000
- Pengadaan Bibit: Rp 35.625.000
- Seragam Linmas: Rp 19.000.000
- Penyertaan Modal Desa: Rp 15.000.000
- Lomba Bhakti Gotong Royong: Rp 33.810.000
"Masyarakat menduga dalam realisasi kegiatan tersebut banyak indikasi penyimpangan. Oleh karena itu, kami dari ASWIN akan melakukan pendalaman karena terindikasi adanya kerugian negara," jelas Febriyansah, Kamis (16/4/2026).
Tidak hanya tahun 2024, pihaknya juga menyoroti realisasi anggaran tahun 2025 yang dinilai mencurigakan, antara lain:
Rincian kegiatan TA 2025 yang dipertanyakan:
- Sumur Bor Dusun IV RT 03: Rp 38.702.000
- Pengadaan Lampu Jalan: Rp 12.000.000
- Talut Penahan Tanah: Rp 13.764.000
- Pembuatan Tenda: Rp 15.064.000
- Pengadaan Bibit: Rp 36.000.000
- Penyertaan Modal BUMDes: Rp 165.000.000
Febriyansah mengungkapkan, dugaan penyimpangan juga terlihat pada pengadaan bibit dan pengelolaan dana BUMDes. Menurut warga, pengelolaan tersebut dinilai tidak transparan dan hanya dikerjakan oleh kalangan terbatas.
"Maka dari itu, dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal ini kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Hal ini sangat merugikan masyarakat, sehingga kami akan bersungguh-sungguh melakukan pengawalan," tegasnya.
"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat dalam memantau anggaran. Kami tegaskan, kasus ini akan kami bawa hingga ke aparat penegak hukum demi keadilan," tandasnya.
Sementara itu, Kades Hasan Basri hingga berita ini dirilis belum dapat memberikan tanggapan (Red)
Posting Komentar