BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak transparansi pengelolaan anggaran tahun 2025 yang disinyalir kuat mengandung indikasi korupsi secara terstruktur.
Ketua LSM SIMULASI, Agung Irwansyah, menyampaikan bahwa sorotan utama tertuju pada 137 paket kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia BAPENDA Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil analisis timnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pola pengadaan dan nilai pagu anggaran yang patut diduga sebagai bentuk penyimpangan.
"Sesuai dengan data RUP yang kami himpun, puluhan paket pengadaan dengan nilai miliaran rupiah didominasi oleh metode E-Purchasing dan Pengadaan Langsung dengan waktu pemilihan yang hampir seluruhnya terkonsentrasi pada Januari 2025. Pola ini sangat tidak wajar dan berpotensi mengakali proses pengadaan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu," tegas Agung Irwansyah dalam keterangan persnya, Minggu (05/07/2026).
Salah satu temuan yang paling menonjol adalah fragmentasi paket belanja untuk barang-barang sejenis. Misalnya, untuk pos "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak" saja, teridentifikasi puluhan paket dengan nilai yang bervariasi, mulai dari Rp1,4 juta hingga Rp345 juta. Hal serupa juga terjadi pada pos "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover" serta "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor" yang dipecah menjadi banyak paket dengan nilai menengah.
Agung Irwansyah juga menyoroti adanya paket pengadaan yang terkesan "menggembung" dengan nilai yang tidak proporsional. "Kami temukan paket 'Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor' dengan nilai mencapai Rp1,05 miliar, serta paket 'Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya' senilai Rp791 juta. Kami akan mendalami apakah paket-paket ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar," ujarnya.
Dengan adanya temuan ini, LSM SIMULASI berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Aksi unjuk rasa rencananya akan digelar di depan kantor BAPENDA Kota Bandar Lampung sebagai bentuk desakan agar pihak terkait segera membuka data realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang dianggarkan.
"Kami akan mengawal tuntas dugaan penyimpangan ini. Jika diperlukan, kami akan melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk dilakukan proses hukum yang transparan," pungkas Agung. Hingga berita ini diturunkan, pihak BAPENDA Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan LSM SIMULASI.
Posting Komentar