LAMPUNG TIMUR|TITIKMONITOR.COM 15 januari 2026 – Birokrasi Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sedang mempertontonkan sebuah sandiwara yang memuakkan. Hanya berselang satu hari setelah upacara seremonial "Kesepakatan Damai", kenyataan pahit justru menghantam Desa Braja Yekti. Rabu malam (14/01/2026), belasan gajah liar kembali berpesta pora di atas keringat petani, membuktikan bahwa komitmen Kepala Balai, M. Zaidi, tak lebih berharga dari sekadar coretan tinta tanpa nyali.
"Damai" yang Menipu:
Pejabat Berpesta, Rakyat Berduka
Kesepakatan yang ditandatangani pada Selasa lalu kini tampak seperti jebakan maut bagi warga desa penyangga. Di saat para pejabat mengklaim langkah maju dalam konservasi, 15 ekor gajah liar justru melenggang bebas merusak satu setengah hektar jagung milik Deni Setiawan dan Slamet.
"Kami dikasih makan janji, sementara gajah makan tanaman kami. Ini bukan konservasi, ini penindasan berkedok perlindungan satwa!" kecam warga di lokasi kejadian.
Alibi Cuaca:
Tameng Klasik Ketidakmampuan
Pernyataan Humas TNWK yang menyalahkan "hujan deras" sebagai penghambat blokade adalah penghinaan terhadap logika publik. Masyarakat mempertanyakan: Jika cuaca selalu jadi alasan, untuk apa anggaran miliaran rupiah digelontorkan bagi unit-unit konservasi dan peralatan canggih?
Kinerja Elephant Response Unit (ERU) dan para mitra konservasi kini berada di titik nadir. Petugas yang dibayar dari pajak rakyat dan hibah luar negeri justru baru menampakkan batang hidungnya saat matahari terbit—hanya untuk melihat puing-puing kehancuran lahan, bukan untuk mencegahnya.
Tuntutan Rakyat:
Bersihkan Way Kambas dari Pejabat Mandul!
Kemarahan warga telah mencapai puncak. Mereka tidak lagi meminta audiensi, melainkan menuntut REVOLUSI KEPEMIMPINAN:
Pecat Kepala Balai & Kepala ERU: Warga menuntut Menteri Kehutanan segera mencopot M. Zaidi dan pimpinan ERU. Mereka dianggap sebagai aktor utama di balik kegagalan menahun yang membiarkan konflik ini membara sejak 1980-an tanpa solusi permanen.
Audit Investigasi Dana Hibah:
Ada aroma tak sedap di balik pengelolaan anggaran APBN dan dana hibah internasional. Masyarakat mendesak audit menyeluruh: Ke mana larinya uang miliaran itu? Mengapa pagar pembatas tetap jebol dan tim penghalau selalu kalah cepat dari gajah?
Hentikan Eksploitasi Isu Konservasi:
Warga mendesak evaluasi total terhadap mitra konservasi asing maupun lokal yang dianggap menjual isu "Penyelamatan Gajah" demi pendanaan, namun membiarkan petani di perbatasan hidup dalam teror kemiskinan.
Kesimpulan:
Konservasi atau Konspirasi?
Jika Balai TNWK hanya mampu mengirim petugas untuk "memotret kerusakan" tanpa mampu menghalau serangan, maka keberadaan lembaga ini patut dipertanyakan. Rakyat tidak butuh dokumen kesepakatan; rakyat butuh lahan yang aman dan perut yang kenyang.
Pilihannya hanya dua bagi Jakarta: Ganti pimpinan TNWK sekarang, atau biarkan konflik ini meledak menjadi anarki massal.
Apakah Anda ingin saya menambahkan poin spesifik mengenai detail kerugian materiil agar dampaknya lebih terasa "menampar" bagi pemegang kebijakan di pusat?. (Amir)
Posting Komentar